Jangan Pernah Pakai Plat Kendaraan Palsu Kalau Tidak Mau Jadi DPO Polisi

Mobilku.com - Kasus pemalsuan plat nomor kendaraan kembali terjadi pada Minggu (15/10/2023). Kasus tersebut bahkan sempat viral di internet, dimana seorang oknum pengendara arogan yang menggunakan plat dinas Polri. 

Berdasarkan penelusuran dan investigasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, plat nomor milik oknum tersebut ternyata tidak terdaftar di database Kepolisian. 

Hasil investigasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Sub Direktorat Penegakkan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhoni Eka Putra.  “Sudah dicek ke Mabes (Markas Besar) datanya tidak ada, itu (plat nomor dinas Polri) bodong,” ucap Eka.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Urusan Administrasi Penindakan Pelanggaran Direktorat Penegakkan Hukum Korlantas Polri, Kompol Mukmin Timoro menjelaskan, pelaku pelanggaran plat palsu akan ditelusuri oleh aparat. 

Proses penelusuran ini juga cukup menjadi prioritas, sebab pengendara yang dimaksud akan menjadi target Daftar Pencarian Orang (DPO), dan dipantau melalui Electronic Traffic Law Enforcement (kamera ETLE).

Kamera ETLE yang menggunakan artificial intelligence (AI) sudah tersambung dengan database Polisi dan langsung mengidentifikasi plat nomor semua kendaraan yang melintas. Jika data pelat tidak teridentifikasi, hal ini dianggap sebuah anomali dan langsung diselidiki. 

Untuk diketahui, jeratan hukum yang dibebankan bagi pemilik plat nomor palsu adalah pidana kurungan penjara paling lama 2 bulan, dan atau denda kategori V (sedang) dengan nilai maksimal Rp 500.000. Dasar hukum ini sebagaimana tertulis di dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sedangkan bagi pengendara yang menggunakan plat dinas palsu dan mengaku-ngaku sebagai anggota, besaran dendanya berkali-kali lipat lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda kategori VI (berat) dengan nilai maksimal Rp 2 miliar. 

Adapun dasar hukum untuk pelanggaran ini diatur di dalam Pasal 391 dan Pasal 492 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).